DPP LDII Ajak Pemerintah dan Masyarakat Terapkan Hidup Bersahaja “Muzhid Mujhid” di Tengah Tantangan Ekonomi

Jakarta (15/6) — Dinamika perekonomian global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan meningkatnya inflasi domestik menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) mengajak masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pola hidup sederhana, produktif, dan peduli terhadap sesama dengan menerapkan prinsip muzhid mujhid.

Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menegaskan bahwa kekuatan ekonomi nasional pada masa sulit sangat bergantung pada ketahanan ekonomi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Menurutnya, di tengah meningkatnya tekanan terhadap daya beli masyarakat, diperlukan pengelolaan konsumsi yang lebih bijak dan berlandaskan nilai religiusitas.

“Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan ini, masyarakat perlu kembali menerapkan prinsip muzhid mujhid. Muzhid berarti hidup sederhana, bersahaja, tidak konsumtif, dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sedangkan mujhid berarti bersungguh-sungguh dalam bekerja, mencari penghasilan halal, produktif, serta kreatif dalam membuka peluang ekonomi keluarga,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menambahkan, kondisi ekonomi yang menantang seharusnya tidak disikapi dengan kepanikan ataupun perilaku konsumtif berlebihan. Sebaliknya, momentum ini dapat menjadi pengingat untuk memperkuat solidaritas sosial melalui zakat, infak, dan sedekah guna membantu masyarakat yang lebih terdampak.

“Solidaritas sosial menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas masyarakat di tengah tekanan ekonomi,” tambahnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta sekaligus Sekretaris Majelis Pakar DPP LDII, Ardito Bhinadi. Ia menjelaskan bahwa tekanan ekonomi nasional saat ini dipengaruhi berbagai faktor global seperti ketidakpastian pasar keuangan, fluktuasi harga energi dan pangan, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang berdampak langsung pada biaya produksi dan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Menurut Ardito, prinsip muzhid mujhid relevan diterapkan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga pemerintah.

“Bagi masyarakat, muzhid berarti hidup hemat, cermat, dan mampu memprioritaskan kebutuhan pokok. Sedangkan mujhid berarti tetap bekerja keras, meningkatkan keterampilan, serta kreatif mencari peluang penghasilan yang halal,” jelasnya.

Sementara itu, dalam konteks tata kelola pemerintahan, muzhid dapat dimaknai sebagai pengelolaan anggaran yang hati-hati, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Adapun mujhid berarti pemerintah perlu bekerja lebih serius memperkuat sektor produktif, menjaga stabilitas harga, memperluas lapangan kerja, mendukung UMKM, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

“Ketahanan ekonomi tidak hanya dibangun dari penghematan masyarakat, tetapi juga dari kebijakan publik yang efektif, adil, dan produktif. Masyarakat perlu bijak dalam konsumsi, sementara pemerintah perlu bijak dalam pengelolaan anggaran,” ungkap Ardito.

Ia menegaskan, makna muzhid mujhid di masa kini adalah menjalani hidup sederhana tanpa kehilangan semangat produktif. Semua pihak, mulai dari keluarga, pelaku usaha, masyarakat, hingga pemerintah, perlu bergerak bersama dengan semangat hemat, produktif, dan saling peduli.

Sebagai bentuk nyata penguatan ekonomi umat, DPP LDII terus mendorong pengembangan UMKM melalui dukungan pembiayaan berbasis syariah melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di berbagai daerah. Selain itu, edukasi literasi keuangan keluarga berbasis prinsip muzhid mujhid juga terus disosialisasikan melalui majelis-majelis taklim LDII di seluruh Indonesia agar masyarakat tetap tangguh dan berdaya menghadapi tantangan ekonomi.