Akibat Bencana Banjir Sumatra, Kemenhaj dan LDII Serukan Ormas Islam Perkuat Dakwah Ekologis

Jakarta (9/12). Kementerian Haji dan Umrah RI menetapkan sejumlah kebijakan khusus bagi calon jemaah haji di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir besar. Kebijakan tersebut mencakup penundaan seleksi petugas haji serta relaksasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Menurut Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, musibah banjir ini sekaligus menjadi momentum bagi ormas Islam untuk memperkuat dakwah ekologis.

Dahnil menjelaskan bahwa penundaan pendaftaran petugas merupakan langkah pemerintah untuk memberikan kelonggaran bagi daerah terdampak, “Pendaftaran petugas itu ditunda dulu, khusus untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita ingin memberikan ruang persiapan yang lebih matang untuk daerah-daerah terdampak,” ujar Dahnil.

Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah juga memastikan adanya perpanjangan waktu pelunasan BPIH yang semestinya berakhir pada 23 Desember 2025. Kebijakan ini diberikan khusus bagi calon jemaah dari wilayah yang mengalami musibah. “Sekaligus upaya memastikan tidak ada jamaah yang kehilangan kesempatan berangkat ke Tanah Suci akibat situasi di luar kendali mereka,” jelasnya.

Dahnil mengungkapkan kedekatan emosionalnya dengan wilayah yang terdampak banjir, “Aceh Tamiang itu kampung ibu saya, dulu saya bersekolah SD di situ. Sementara Tapanuli Tengah merupakan kampung bapak, saya juga pernah sekolah SMP di sana,” kenangnya. Sebagai wujud kepedulian pribadi dan tugas moral, ia turut serta bersama relawan Matahari Pagi Indonesia untuk menyalurkan bantuan secara langsung.

Menurutnya, bencana banjir di Sumatra harus menjadi titik refleksi mengenai hubungan manusia dengan alam. Ia menilai peran lembaga keagamaan sangat penting dalam membangun kesadaran ekologis, “Harus ada koreksi dari kita. Komitmen merawat alam, hutan, sungai. Saya ormas keagamaan Islam seperti LDII, Muhammadiyah, NU bisa membangun kesadaran jamaah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban individu, “Ia menegaskan menjaga lingkungan itu fardhu ‘ain bukan fardhu kifayah, maka semua orang punya tanggung jawab,” tegasnya.

Ketua DPP LDII sekaligus Guru Besar IPB, Sudarsono, menyampaikan pandangan senada. Ia menilai dakwah ekologis harus digencarkan mengingat kondisi lahan kritis yang mencapai 12,7 juta hektare. “Ini kenyataan pahit. Kondisi ini semakin nyata ketika banjir dan longsor melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” paparnya.

Sudarsono mengingatkan bahwa abainya masyarakat dalam menanam pohon sama dengan menanam krisis untuk masa depan, “Pohon adalah mesin kehidupan. Ia menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menjaga siklus air, dan menahan tanah agar tidak longsor. Tanpa pohon, banjir dan kekeringan akan menjadi bencana rutin,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pohon juga merupakan rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang menjaga keseimbangan ekosistem.

Sudarsono menjelaskan bahwa ajaran Islam menempatkan aktivitas menanam pohon sebagai bentuk sedekah. Prinsip ini mendorong LDII menjalankan program Go Green sejak 2007, yang telah menanam jutaan pohon di seluruh Indonesia. Ia juga menyoroti kearifan lokal Nusantara dalam memuliakan pohon, “Sementara dalam tradisi Nusantara, pohon bukan sekadar benda hidup, melainkan simbol kehidupan…” pungkasnya.

Komitmen LDII diwujudkan melalui edukasi lingkungan di pondok pesantren, sekolah, dan seluruh struktur organisasi hingga tingkat kelurahan. Salah satu fokus kegiatan adalah di Bumi Perkemahan Cinta Alam Indonesia Wonosalam, Jombang, yang berfungsi sebagai pusat pembinaan karakter cinta lingkungan bagi generasi muda.

Sudarsono kembali menekankan pentingnya menanam pohon sebagai investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. “Menanam pohon adalah investasi bagi generasi mendatang pohon yang ditanam hari ini akan memberi oksigen, air, dan perlindungan bagi anak cucu. LDII mendorong masyarakat untuk melihat pohon sebagai penopang kehidupan dan menanam pohon sebagai bagian tindakan ibadah, sehingga Indonesia hijau, sehat, dan berkelanjutan bisa tercapai,” tanggapnya.

LDII turut mendorong kolaborasi multipihak dalam rehabilitasi lahan kritis—melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat. Pemilihan jenis pohon yang tepat, perawatan pascatanam, dan integrasi insentif ekonomi hijau seperti ekowisata dan perdagangan karbon menjadi strategi agar penanaman pohon berkelanjutan dan memberi dampak nyata.

“Menanam pohon adalah tindakan sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Bayangkan, ketika warga bersama-sama menanam pohon di bantaran sungai, beberapa tahun kemudian pohon itu tumbuh besar, akar menahan tanah, banjir berkurang, dan udara lebih sejuk. Pohon kecil yang dulu ditanam berubah menjadi penopang kehidupan,” tutupnya.